Opini: UMKM Dipaksa Melek Pajak Digital, Siap atau Sekadar Terpaksa?

 

Perkembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia bergerak semakin cepat ke arah digitalisasi. Mulai dari pelaporan pajak, pembayaran, validasi data, hingga integrasi informasi perpajakan kini dilakukan secara elektronik. Di tengah perubahan tersebut, satu kelompok yang paling merasakan dampaknya secara langsung adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pertanyaannya kemudian menjadi menarik:

apakah UMKM saat ini benar-benar siap menghadapi era pajak digital, atau sebenarnya hanya sedang berusaha mengikuti perubahan karena keadaan memaksa?

Beberapa tahun terakhir, pola administrasi perpajakan berubah cukup drastis. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini perlahan dipindahkan ke sistem digital. Wajib Pajak dituntut memahami:

• pelaporan elektronik,
• penggunaan akun perpajakan,
• validasi data,
• hingga sistem administrasi baru seperti Coretax.

Bagi sebagian pelaku usaha menengah ke atas, perubahan ini mungkin bukan persoalan besar. Mereka umumnya memiliki sumber daya, staf administrasi, atau bahkan konsultan yang membantu proses perpajakan.

Namun kondisi tersebut tidak selalu dimiliki oleh UMKM.

Masih banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha dengan sistem administrasi sederhana, bahkan sebagian masih mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual. Dalam kondisi seperti ini, digitalisasi perpajakan seringkali terasa seperti “bahasa baru” yang harus dipahami secara mendadak.

Jika diperhatikan lebih jauh, tantangan utama UMKM sebenarnya bukan hanya pada penggunaan aplikasi atau sistem digital.

Masalah yang lebih mendasar justru terletak pada:

• pemahaman administrasi,
• literasi perpajakan,
• dan kesiapan pencatatan usaha itu sendiri.

Tidak sedikit pelaku UMKM yang masih mencampur:

• uang pribadi dan uang usaha,
• rekening pribadi dan rekening bisnis,
• bahkan belum memiliki pencatatan omzet yang konsisten.

Dalam situasi seperti ini, ketika sistem perpajakan bergerak menuju integrasi data yang lebih ketat, tekanan terhadap UMKM menjadi semakin terasa.

Digitalisasi akhirnya bukan hanya soal “belajar aplikasi”, tetapi juga soal perubahan cara mengelola usaha.

Secara konsep, digitalisasi perpajakan memang memiliki tujuan yang baik:

• meningkatkan efisiensi,
• mempercepat pelayanan,
• dan memperkuat transparansi.

Namun realitas di lapangan seringkali tidak sesederhana itu.

Bagi sebagian UMKM, fokus utama sehari-hari masih berkutat pada:

• menjaga penjualan tetap berjalan,
• memenuhi kebutuhan operasional,
• membayar karyawan,
• dan mempertahankan usaha agar tetap hidup.

Di tengah tekanan tersebut, kewajiban memahami sistem pajak digital seringkali terasa sebagai tambahan beban baru.

Akibatnya, muncul dua pola yang cukup umum:

1. pelaku usaha yang mencoba belajar meski terbatas, dan
2. pelaku usaha yang menjalankan kewajiban pajak sekadar agar “tidak bermasalah”.

Di titik inilah muncul pertanyaan penting:

apakah kepatuhan yang terbentuk benar-benar lahir dari pemahaman, atau hanya karena rasa takut tertinggal oleh sistem?

Tidak semua UMKM memiliki kemampuan adaptasi yang sama.

Pelaku usaha yang dekat dengan teknologi tentu lebih mudah menyesuaikan diri. Namun bagi UMKM tradisional, terutama yang telah lama menjalankan pola usaha konvensional, perubahan ini bisa terasa cukup berat.

Bahkan dalam beberapa kondisi, masih ditemukan pelaku usaha yang:

• kesulitan mengakses email,
• lupa akun perpajakan,
• atau belum memahami dasar pelaporan pajak secara elektronik.

Padahal sistem terus berkembang menuju digitalisasi penuh.

Ketimpangan inilah yang seringkali luput dari pembahasan. Digitalisasi dianggap sebagai langkah maju, tetapi belum semua pihak memiliki titik start yang sama untuk mengikutinya.

Hadirnya Coretax memperlihatkan bahwa administrasi perpajakan Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih terhubung dan berbasis data.

Ke depan, data transaksi, pelaporan, hingga aktivitas perpajakan akan semakin mudah ditelusuri dan disinkronkan.

Bagi UMKM yang sudah memiliki pencatatan rapi, kondisi ini mungkin justru membantu. Namun bagi yang administrasinya masih sederhana, perubahan tersebut bisa memunculkan kekhawatiran baru.

Bukan karena ingin menghindari pajak, tetapi karena belum siap menghadapi sistem yang menuntut keteraturan data.

Seringkali istilah “melek pajak digital” dipahami sebatas mampu menggunakan aplikasi atau mengisi sistem online.

Padahal maknanya jauh lebih luas.

Melek pajak digital berarti:

• memahami kewajiban perpajakan,
• memiliki pencatatan usaha yang baik,
• memahami alur transaksi,
• serta mampu menjaga konsistensi data usaha.

Tanpa itu, digitalisasi hanya akan menjadi formalitas teknis tanpa membangun kesadaran perpajakan yang sebenarnya.

Pada akhirnya, pertanyaan mengenai kesiapan UMKM menghadapi pajak digital tidak bisa dijawab secara hitam putih.

Sebagian memang mulai beradaptasi dan memahami pentingnya administrasi usaha yang tertib. Namun tidak sedikit pula yang sebenarnya masih berjalan dalam kondisi “terpaksa mengikuti”, karena sistem terus bergerak sementara pemahaman belum sepenuhnya terbentuk.

Di sisi lain, perubahan tetap tidak bisa dihindari.

Digitalisasi perpajakan kemungkinan besar akan terus berkembang, dan UMKM mau tidak mau perlu menyesuaikan diri dengan arah tersebut.

Karena itu, tantangan terbesar ke depan mungkin bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana membangun pemahaman perpajakan yang sederhana, mudah dipahami, dan benar-benar dekat dengan realitas pelaku UMKM.

Sebab pada akhirnya, sistem yang baik bukan hanya yang canggih secara teknologi, tetapi juga yang mampu dipahami dan dijalankan oleh masyarakat secara nyata.

Oleh: Andre Rian Dotama, A.Md., PJK., CTT

Praktisi di Bidang Perpajakan